ZONAMETRO.id-Banda Aceh – Kadiv Administrasi Rakhmat Renaldy mengingatkan kembali arahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang mengajak jajarannya untuk menjaga netralitas jelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.
“Bapak Menteri menghimbau kita semua, seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyikapi tahun politik dengan smart dan bijak,” ujar Rakhmat Renaldy, Senin (5/12/2022) di Aula Bangsal Garuda.
Hal tersebut diungkapkannya pada kegiatan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri langsung oleh pimpinan tinggi pratama dan sejumlah pejabat struktural. Selain itu, kegiatan ini diikuti pula secara virtual oleh seluruh unit pelaksana teknis baik pemasyarakatan maupun imigrasi.
Rakhmat Renaldy menyambung, Menteri Hukum dan HAM secara tegas meminta ASN untuk netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Oleh karena itu, dihadapan seluruh pegawai Ia pun meminta untuk menjalankan atensi dari Menteri Hukum dan HAM.
Disisi lain, hal lain menjadi pembahasan terkait dengan pengaturan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rakhmat menyampaikan pengelolaan tersebut harus sesuai dengan Pasal 3 UU No 9 Tahun 2018 tentang PNBP.
“Harus dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” sambungnya.
Terkait dengan percepatan realisasi anggaran, Ia menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya meminta laporan progres pembangunan, rehab, atau renovasi bangunan secara berkala kepada pimpinan.
“Kemudian lakukan penyelesaian tagihan, revisi anggaran jika berpotensi pagu minus, serta pengisian aplikasi SMART,” tutupnya.
#DrsMeurahBudimanSHMH
#KemenkumhamAceh
#KanwilAcehPastiBereh
#pastiwbk
#KumhamPasti
