ZONAMETRO.id – Takalar, 13 Juli 2023 Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Seperti yang dilaksanakan oleh Kelompok 23 yang tergabung dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ADPERTISI) berlangsung di Kelurahan Pa’bundukang Kecamatan Polongbangkeng selatan Kabupaten Takalar dengan mengangkat tema “Strategi Pengembangan Produk UMKM menuju Pasar Modern dan Terintegrasi Digital”.
Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu wujud implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh setiap insan akademisi, imbuh HASRULLAH selaku ketua Tim dalam pelaksanaan PKM tahun ini yang dimotori oleh Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.
Berita Lainnya:
Bangkitnya para pelaku UMKM ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan juga kemampuan kreatif pelaku UMKM itu sendiri.
Dukungan dari pemerintah, dapat kita lihat dari berbagai kebijakan dari sektor hulu hingga hilir. Kebijakan seperti program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi pinjaman, UMKM go digital dan banyak lagi program lainnya, kemitraan pasar tradisional dengan market place. Lalu, beberapa kebijakan pengembangan pasar digital, serta berbagai event untuk promosi produk UMKM.
Selain dukungan pemerintah, kemampuan pelaku UMKM untuk melakukan strategi adaptif. Banyak strategi adaptif yang dilakukan UMKM ini seperti melakukan efisiensi usaha, menghemat biaya operasi, rasionalisasi transformasi penjualan produk, inovasi diversifikasi produk sampai melakukan transformasi profesi di sektor UMKM.
Momentum bangkitnya UMKM ini tentunya perlu terus dijaga sehingga keberadaan sektor ini terus memberikan kontribusi bagi upaya pengentasan kemiskinan dan terbentuknya kemandirian ekonomi, memperkuat daya tahan UMKM penting dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya di sektor ini. Sebab, jika sektor ini terdampak maka implikasinya akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, ada beberapa persoalan yang harus dibenahi oleh pemerintah dalam mendorong UMKM ini lebih mandiri dari sisi produksi, pemasaran, akses teknologi, keuangan dan ekosistem pengembangan UMKM. Persoalan-persoalan klasik di sektor UMKM tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah karena selama ini kebijakan yang dilakukan tidak pernah dilakukan secara komprehensif.
Dari aspek produksi, pengembangan sektor UMKM harus berorientasi kepada market driven sehingga produk UMKM bisa dapat terserap ke pasar. Banyak pelaku UMKM mampu membuat produk akan tetapi tidak dapat dijual ke pasar. Seharusnya ada pergeseran paradigma pembangunan UMKM dari sekedar hanya subsisten menuju UMKM yang naik kelas. Lalu, inovasi-inovasi produk harus dikembangkan mengikuti perkembangan pasar sehingga daya saing produk UMKM tetap dapat terus dijaga.
Semenetara dari aspek pemasaran, strategi dan inovasi pengembangan pemasaran perlu terus dikembangkan. Digitalisasi pemasaran yang sangat berkembang perlu lebih dioptimalkan karena banyak model market place, e-commerce yang berbasis komunitas akhirnya mati suri karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Seyogianya model-model belanja online ini sebenarnya dapat diarahkan ke model belanja yang dikelola secara kolektif sehingga akan mendatangkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, literasi digital untuk pelaku UMKM juga harus digencarkan. Namun, di luar pemanfaatan teknologi digital ini, penguatan jejaring pemasaran, peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk perlu terus dikembangkan. Konsep sharing economy dengan mendorong keterkaitan antara sektor tradisional dan sektor modern menjadi strategi yang sangat diperlukan agar sektor pasar tradisional dan sektor modern tidak terus dikontradiktifkan.
Berbagai upaya ini sebenarnya bisa dilakukan dengan penerapan kebijakan pemberian tempat penjualan untuk produk UMKM pada tiap pusat perbelanjaan modern. Strategi inilah yang harus dilakukan agar sektor tradisional dan sektor modern dapat berkembang secara beriringan.
Sementara dalam peningkatan akses teknologi bagi pelaku UMKM dapat dilakukan dengan memperkuat peran lembaga-lembaga inkubator bisnis baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Dalam konteks ini sebenarnya pemerintah sudah memiliki berbagai Pusat Layanan Usaha Terpadu, berbagai lembaga lain yang memainkan peran sebagai lembaga inkubator bisnis. Lembaga-lembaga ini sebenarnya perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam hal kompetensi pengelola, standarisasi kurikulum, dan fungsi-fungsi fasilitasi pemberdayaan sehingga benar-benar mampu memberdayakan UMKM. Di sisi lain, peran lembaga inkubator perguruan tinggi juga perlu diperhatikan dalam mendukung kemajuan pengembangan UMKM dan perusahaan rintisan termasuk akses untuk memudahkan UMKM mengurus Izin usaha yang diperlukan serta melakukan pembinaan dan pendampingan.
Berkaitan dengan aspek permodalan, diperlukan lembaga keuangan yang mampu memberikan jaminan akses permodalan yang baik bagi masyarakat. Pemerintah harus mendorong lembaga perbankan agar mampu memberikan kemudahaan akses bagi pelaku UMKM dan mampu menjalankan fungsi intermediasi bagi mereka. Di luar lembaga keuangan perbankan, lembaga-lembaga keuangan mikro perlu dioptimalkan perannya sehingga benar-benar mampu menjangkau masyarakat dan pelaku UMKM yang paling miskin. Karenanya keberadaan koperasi, Badan Usaha Milik Desa perlu lebih diberdayakan untuk berperan dalam pengembangan UMKM.
Hal penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mendorong ekosistem pengembangan UMKM yang lebih baik. Selama ini pola-pola pengembangan UMKM yang dilakukan masih parsial dan integrasi di antara stakeholders masih lemah. Implikasinya banyak kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak konsisten dan tumpang tindih. Jika ini tidak dibenahi, sampai kapan pun perkembangan UMKM hanya akan berjalan statis dan tidak akan segera naik kelas. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi kebijakan UMKM baik di level atas maupun di level Desa/kelurahan misalnya dengan melakukan pendataan UMKM rintisan dan pengembangan. Dukungan ekosistem pengembangan UMKM harus terus didorong dengan memperkuat dukungan kebijakan dan regulasi, infrastruktur dan jejaring kemitraan.
Berbagai strategi tersebut perlu dilakukan secara konsisten sehingga daya tahan UMKM dapat terus diperkuat. Kebijakan-kebijakan yang ada seyogianya harus mampu memperkuat potensi yang dimiliki UMKM dan bukannya memperlemah. Modal sosial, semangat solidaritas sosial dan kegotongroyongan yang tinggi, kemampuan fleksibilitas yang baik adalah merupakan potensi UMKM yang dapat menjadi benteng dari dampak bencana maupun ancaman resesi global.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kelompok 23 di Kantor Lurah Pabundukang Polongbangkeng Selatan Takalar dihadapan Bapak/Ibu peserta sosialisasi yang sebagian besar dihadiri Tokoh Masyarakat dan pelaku UMKM Kelurahan Pa’bundukang. Hadir dalam kegiatan tersebut Jamaluddin yang mewakili Camat Polongbangkeng Selatan, Muh. Basir yang mewakili Lurah Pabundukang dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta yang tergabung dalam kelompok 23 PKM Adpertisi diantaranya Hasrullah Liong, S.E., M.Si, Saharuddin, S.E., M.M, Marhaeni Sabil, S.Pd., M.Pd Menyampaikan materi terkait Strategi Pengembangan Produk UMKM dan Jejaring Kemitraan dan kolaboratif dengan pemerintah, perbankan maupun pihak swasta. Nur Fajri Irfan, BBA., MEI, Ardaningsih Daing, S.S., MA menyampaikan materi terkait Teknis pembuatan logo dan merek produk melalui aplikasi serta strategi UMKM menuju pasar Modern. Siti Hartini Rachman, S.E., M.M, Tri Desy Lestari, S.Kom., M.M, Andi Putri Tenriyola, S.E., M.M, Nur Arini Susanti, S.E., M.Ak menyampaikan materi terkait pemasaran Digital dan pencatatan keuangan berbasis digital.
